DIDUGA SPEK BESI DAN BAJA RINGAN TAK SESUAI, REHABILITASI SD JAMBU SENILAI Rp164 JUTA DISOROT: DINAS PENDIDIKAN JANGAN TUTUP MATA!

DIDUGA SPEK BESI DAN BAJA RINGAN TAK SESUAI, REHABILITASI SD JAMBU SENILAI Rp164 JUTA DISOROT: DINAS PENDIDIKAN JANGAN TUTUP MATA!

SERANG,Kominfo.co.id – Pelaksanaan proyek rehabilitasi satu ruang kelas di SD Jambu, Kabupaten Serang, menuai sorotan dan keresahan masyarakat. Proyek yang dibiayai melalui Anggar…
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAMPERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL DAN NEGARA HUKUM

PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAMPERSPEKTIF HAK KONSTITUSIONAL DAN NEGARA HUKUM

Oleh: Irfan Sepriansyah, S.H.      Tindak pidana korupsi bukan sekadar kejahatan terhadap keuangan negara, melainkan  kejahatan lu…
Demi Tutupi Aksinya, Kepsek SDN 51 Gedong Tataan Diduga Ajak Guru Wulan Sekongkol Menyamar Jadi Bendahara Pesah

Demi Tutupi Aksinya, Kepsek SDN 51 Gedong Tataan Diduga Ajak Guru Wulan Sekongkol Menyamar Jadi Bendahara Pesah

Pesawaran — Polemik pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) di SD Negeri 51 Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, kian menjadi per…
Kepsek Diduga Kuasai Dana BOS, Bendahara Cuma Pajangan! Ada Apa di SDN 51 Gedong Tataan?

Kepsek Diduga Kuasai Dana BOS, Bendahara Cuma Pajangan! Ada Apa di SDN 51 Gedong Tataan?

Pesawaran — Pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/BOS) di SD Negeri 51 Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, menjadi sorotan. Kepala …
Kerugian Negara, Momok bagi Pelaku Pengadaan yang Beriktikad Baik

Kerugian Negara, Momok bagi Pelaku Pengadaan yang Beriktikad Baik

Oleh:                                         Hilman Fazri Hampir setiap rupiah belanja pemerintah, mulai dari pembanguna…
Negara Boleh Mengendalikan Disinformasi, tetapi Tidak Boleh Membungkam Kritik Menguji Batas Kewenangan Pemerintah dalam Penindakan Konten Digital

Negara Boleh Mengendalikan Disinformasi, tetapi Tidak Boleh Membungkam Kritik Menguji Batas Kewenangan Pemerintah dalam Penindakan Konten Digital

Oleh :                                      Hendriyadi, S.H.  A.Pendahuluan  Pada 2 November 2026, Kementerian Komunikasi d…
SUKMA TAGIH TRANSPARANSI APBDES PEMERINTAH DESA TAPOS II, PPID BELUM BERIKAN JAWABAN!

SUKMA TAGIH TRANSPARANSI APBDES PEMERINTAH DESA TAPOS II, PPID BELUM BERIKAN JAWABAN!

BOGOR — 03 NOVEMBER 2026, Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA) menyoroti belum adanya tanggapan atau jawaban tertulis dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerint…