Proyek Sawah Luhur Kembali Beroperasi, Warga Blokade Truk Urugan dan Tuntut Transparansi

 

Serang,kominfo.co.id - Jumat 30 Januari 2026 dini hari – Aktivitas proyek pengurugan di kawasan Sawah Luhur, Kabupaten Serang, kembali berjalan setelah sebelumnya sempat terhenti. Namun, kembalinya aktivitas tersebut justru memicu penolakan keras dari warga. Sejumlah warga melakukan aksi penghentian terhadap truk-truk pengangkut material urugan yang keluar masuk lokasi proyek.

Aksi tersebut dipicu oleh kekhawatiran serius warga terhadap dampak lingkungan, kerusakan infrastruktur jalan, serta dugaan belum terpenuhinya aspek perizinan dan persetujuan masyarakat. Warga menilai aktivitas pengurugan yang kembali dilakukan berpotensi memperparah kondisi lingkungan sekitar, mulai dari debu, kebisingan, hingga jalan licin akibat tanah yang berceceran. Kondisi ini disebut telah membahayakan keselamatan warga, bahkan kerap menyebabkan pengendara terpeleset.

Salah satu perwakilan warga, Bunda Umi, menegaskan bahwa aksi penghentian truk dilakukan secara spontan, damai, dan murni sebagai bentuk perlawanan atas aspirasi masyarakat yang selama ini dinilai diabaikan.

“Kami tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan harus jelas, transparan, dan tidak merugikan warga. Jangan sampai masyarakat dijadikan korban proyek yang perizinannya tidak terbuka dan tidak melibatkan warga,” tegas Bunda Umi di lokasi.

Warga juga mendesak pemerintah daerah dan dinas terkait untuk segera turun langsung ke lapangan guna memastikan legalitas proyek. Mereka menuntut kejelasan dokumen perizinan, analisis dampak lingkungan (AMDAL), serta kesesuaian kegiatan proyek dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, aktivitas truk pengangkut material urugan masih dihentikan sementara oleh warga. Masyarakat Sawah Luhur menegaskan akan terus melakukan pengawasan ketat dan tidak menutup kemungkinan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka kembali diabaikan.

Warga berharap pembangunan di wilayah Sawah Luhur dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan, tanpa mengorbankan keselamatan, lingkungan, serta hak-hak masyarakat yang terdampak langsung.( Kominfo)