DUGAAN PUNGLI DANA BANTUAN PERTANIAN DI KOPO MENCAPAI Rp180 JUTA DISOROT! UJANG BANTAH SETORAN, DINAS PERTANIAN JANJI TINDAK LANJUT

SERANG,– KOMINFO.CO.ID

Dugaan praktik pungutan terhadap kelompok tani penerima bantuan program Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten, menjadi sorotan. Dana bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung produktivitas pertanian justru diwarnai keterangan sejumlah kelompok tani mengenai dugaan permintaan setoran sebesar Rp20 juta per kelompok. Jika benar terjadi, dugaan tersebut berpotensi membebani petani yang seharusnya menjadi penerima manfaat program pemerintah.

Bibit padi.

Berdasarkan keterangan sejumlah ketua kelompok tani yang dihimpun Tim Investigasi KOMINFO.CO.ID, dugaan permintaan uang tersebut menyeret nama Ujang, yang menjabat sebagai Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (Korlu) merangkap Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) di lingkungan BPP Kecamatan Kopo. Para narasumber menyebutkan adanya dugaan permintaan setoran Rp20 juta dari masing-masing kelompok penerima bantuan Optimalisasi Lahan (OPLAH) Non Rawa dan Irigasi Perpompaan (IRPOM). Mereka juga mengaitkan permintaan tersebut dengan hasil rapat atau ketentuan Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Namun, dugaan keterlibatan atau adanya arahan dari dinas tersebut belum terbukti dan telah dibantah oleh pihak dinas.

Dalam perkembangan informasi terbaru, salah seorang sumber memberikan penjelasan lebih rinci mengenai besaran anggaran program OPLAH. Menurut sumber, anggaran OPLAH bukan ditetapkan sebesar Rp130 juta per kelompok, melainkan dihitung berdasarkan luas lahan yang menjadi sasaran program. Dari lima kelompok tani penerima, total luas lahan diperkirakan mencapai kurang lebih 135 hektare. Per hektare memperoleh alokasi sekitar Rp4,6 juta, ditambah biaya pengolahan lahan sebesar Rp900 ribu. Dengan perhitungan tersebut, total anggaran OPLAH untuk lima kelompok tani diperkirakan mencapai Rp742.500.000.

Sumber juga menjelaskan bahwa program tersebut merupakan Optimalisasi Lahan Non Rawa dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian (BPLIP) Kelas I Bandung, dengan sumber pendanaan APBN Tahun Anggaran 2026. Sementara itu, terdapat pula empat kelompok tani penerima program Irigasi Perpompaan (IRPOM), dengan alokasi anggaran sekitar Rp150 juta untuk masing-masing kelompok. Dengan demikian, terdapat sembilan kelompok tani penerima kedua program tersebut. Apabila dugaan permintaan Rp20 juta per kelompok benar terjadi, total dana yang dipersoalkan mencapai sekitar Rp180 juta.

Tidak hanya OPLAH dan IRPOM, sejumlah narasumber juga menyampaikan dugaan adanya pungutan dalam penyaluran bantuan pertanian lainnya, termasuk bantuan pembibitan serta alat dan mesin pertanian (alsintan), seperti hand tractor. Informasi tersebut masih memerlukan penelusuran dan pembuktian lebih lanjut. Para ketua kelompok tani yang memberikan keterangan meminta identitas pribadi maupun nama kelompoknya dirahasiakan karena khawatir terhadap kemungkinan dampak setelah menyampaikan informasi kepada wartawan. Pengumpulan keterangan dilakukan pada 5 dan 7 November 2026.

Untuk memenuhi prinsip keberimbangan pemberitaan, Tim Investigasi KOMINFO.CO.ID mendatangi Kantor BPP Kecamatan Kopo pada Senin, 9 November 2026, guna meminta klarifikasi langsung kepada Ujang. Dalam pertemuan tersebut, Ujang membenarkan bahwa dirinya menjabat sebagai Korlu merangkap PPL dan mengaku sebagai personel paling senior di lingkungan BPP Kecamatan Kopo. Ia juga membenarkan adanya lima kelompok tani penerima program OPLAH serta empat kelompok tani penerima IRPOM.

Namun, ketika dikonfirmasi mengenai dugaan permintaan setoran Rp20 juta dari masing-masing kelompok tani, Ujang membantah adanya pemotongan dana bantuan untuk kepentingan pribadi. Ia menjelaskan bahwa biaya yang ada merupakan biaya pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebesar Rp1,5 juta dan biaya konsultan sebesar Rp2,7 juta.

"Itu tidak ada. Yang ada untuk pembuatan SPJ sebesar Rp1,5 juta dan untuk konsultan sebesar Rp2,7 juta," demikian penjelasan Ujang kepada wartawan.

Persoalan ini kemudian dikonfirmasi kembali kepada Budi, selaku Kasi Pertanian Kabupaten Serang, pada Selasa (10/11/2026). Dalam keterangannya, Budi secara tegas membantah adanya setoran kepada Dinas Pertanian Kabupaten Serang sebagaimana informasi yang disebut-sebut oleh sejumlah narasumber.

"Itu tidak benar. Kalau memang benar diminta setoran Rp20 juta per kelompok oleh Korlu, itu sangat luar biasa. Kelompok bisa bubar. Terima kasih atas informasinya, dan kami akan segera menindaklanjuti. Apabila itu benar, kita akan ultimatum agar uang tersebut dikembalikan lagi kepada kelompok," tegas Budi saat dikonfirmasi di kantornya.

Lebih lanjut, Budi juga memberikan penjelasan mengenai biaya SPJ dan konsultan yang disampaikan Ujang. Menurutnya, biaya pembuatan SPJ sebesar Rp1,5 juta dan konsultan sebesar Rp2,7 juta memang telah tercantum dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) program.

"Untuk SPJ Rp1,5 juta dan konsultan Rp2,7 juta itu benar sudah tertera dalam RAB-nya," lanjut Budi.

Keterangan Budi tersebut menjadi bagian penting dalam mengurai persoalan yang berkembang. Dengan adanya penjelasan bahwa biaya SPJ dan konsultan tercantum dalam RAB, kedua komponen biaya tersebut perlu dibedakan dari dugaan permintaan setoran Rp20 juta per kelompok yang disampaikan para narasumber. Keberadaan biaya dalam RAB tidak serta-merta membuktikan ataupun membantah adanya permintaan uang lainnya. Karena itu, diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen anggaran, mekanisme pembayaran, kuitansi, serta pihak yang menerima setiap pembayaran.

Kini terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara transparan. Apakah benar terdapat permintaan Rp20 juta dari masing-masing kelompok tani? Jika ada, siapa yang meminta dan untuk kepentingan apa? Apakah permintaan tersebut memiliki dasar hukum maupun persetujuan tertulis? Apakah terdapat bukti transfer, kuitansi, atau saksi yang mengetahui penyerahan uang? Selain itu, bagaimana mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan program OPLAH dan IRPOM di Kecamatan Kopo?

Dinas Pertanian Kabupaten Serang diharapkan tidak berhenti pada pernyataan akan menindaklanjuti, tetapi juga melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap keterangan kelompok tani dan pihak BPP. Pemeriksaan perlu mencakup dokumen RAB, petunjuk teknis, luas lahan penerima manfaat, realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta aliran pembayaran yang berkaitan dengan program tersebut.

APBN merupakan uang negara yang dialokasikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ketahanan pangan. Apabila dalam pelaksanaannya ditemukan permintaan uang di luar ketentuan, apalagi disertai penyalahgunaan kewenangan, maka persoalan tersebut harus ditangani sesuai peraturan perundang-undangan dan diproses berdasarkan bukti yang sah.

APBN UNTUK PETANI, BUKAN UNTUK BEBAN PUNGUTAN!

Publik kini menunggu realisasi tindak lanjut Dinas Pertanian Kabupaten Serang. Jangan sampai program yang dirancang untuk membantu petani justru menimbulkan persoalan baru di tingkat kelompok penerima. Apabila dugaan permintaan setoran Rp20 juta tersebut terbukti, pengembalian uang kepada kelompok tani sebagaimana disampaikan Budi harus menjadi salah satu langkah yang ditindaklanjuti sesuai hasil pemeriksaan.

Tim Investigasi jurnalis