RKA HINGGA LPJ APBDES DIMINTA SUKMA, PEMDES PARIGI MEKAR DITANTANG BUKTIKAN TRANSPARANSI

BOGOR — 11 NOVEMBER 2026 – Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA) secara resmi mengajukan permohonan informasi dan dokumentasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Parigi Mekar, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor. Permohonan tersebut disampaikan melalui surat tertanggal 09 November 2026.

Permohonan ini berkaitan dengan keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) selama empat tahun anggaran, yakni 2021, 2022, 2023, dan 2024.

Melalui surat bernomor 10.061/A/SUKMA/BOGOR/XI/2026, SUKMA meminta sejumlah dokumen penting, meliputi:

1.  Laporan dan realisasi penggunaan APBDes Tahun Anggaran 2021–2024.
2.  Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBDes Tahun Anggaran 2021–2024.
3.  Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) APBDes Tahun Anggaran 2021–2024.

Ketua/Pengurus SUKMA, Putra Jaya Sukma, menyampaikan bahwa permohonan tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya terkait pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran publik.

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran desa direncanakan, dialokasikan, direalisasikan, hingga dipertanggungjawabkan.

"Keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif. Pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegasnya.

SUKMA menilai bahwa dokumen APBDes merupakan bagian penting dalam memastikan adanya kesesuaian antara perencanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan laporan pertanggungjawaban pemerintah desa.

Langkah tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol sosial serta pengawasan partisipatif masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Permohonan informasi ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, serta Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa.

Dalam suratnya, SUKMA meminta PPID Pemerintah Desa memberikan tanggapan dan jawaban tertulis sesuai ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yakni paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan diterima, dengan kemungkinan perpanjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

SUKMA berharap Pemerintah Desa dapat bersikap terbuka dan kooperatif dalam memenuhi permohonan tersebut. Dokumen anggaran yang diminta diharapkan dapat diberikan secara lengkap sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

SUKMA juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, objektif, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila permohonan informasi tidak mendapatkan tanggapan sebagaimana mestinya, SUKMA akan mempertimbangkan langkah lanjutan melalui mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik sesuai prosedur yang berlaku.

Transparansi adalah kewajiban, bukan sekadar pilihan. Uang publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

(Tim Redaksi)