Diduga Masih Bermasalah, Pembangunan RTLH Baznas di Desa Pagintungan Timbulkan Keluhan Warga: Anggaran Besar, Hasil Tak Maksimal

Serang, Kominfo.co.id – Program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Baznas Kabupaten Serang yang digelontorkan pada November 2025 semakin memunculkan tanda tanya besar. Sebanyak 20 unit RTLH dengan nilai anggaran Rp25 juta per unit di Desa Pagintungan, Kecamatan Jawilan, dipertanyakan transparansi dan tata kelolanya.

Terlebih, dana bantuan diketahui ditransfer langsung ke rekening kepala desa, namun di lapangan pembangunan justru jauh dari kata tuntas.

Baznas sebenarnya telah memberikan peringatan (warning) dan melakukan sidak mendadak, tetapi keluhan warga masih bermunculan dan dugaan penyimpangan tetap terasa.

Pembangunan RTLH Ibu Suanah Baru 65%

Sunarya, warga Kampung Tipar RT 05/02 sekaligus putra dari penerima manfaat Ibu Suanah, mengeluhkan pembangunan rumah yang mandek dan material yang kian menipis.

Pekerjaan rumah Ibu Suanah terlihat baru mencapai sekitar 65%, namun material sudah hampir habis dan tak ada kejelasan tambahan pasokan.

“Saya sudah lelah pak… material tinggal sedikit. Kemarin ibu lurah ke sini ngasih uang Rp500 ribu, katanya kebijakan dari saya. Mau dikasih semen 5 sak lagi, itu pun buat saya saja. Yang lain mah enggak ada,” kata Sunarya.

Dia juga mengaku mengeluarkan dana pribadi sekitar Rp6 juta untuk menopang pembangunan yang seharusnya ditanggung penuh melalui anggaran RTLH.

Ibu Jawinah: Progres Baru ±35%, Material Kurang, Upah Tukang Ditanggung Sendiri

Di lokasi berbeda, Kampung Lembur Jami, kondisi lebih memprihatinkan. Pembangunan RTLH milik Ibu Jawinah diperkirakan baru mencapai 15% atau jauh dari kata layak huni.

“Bata kemarin sudah dikirim, cuma besi untuk selup atas kurang. Selup bawah sudah saya beli sendiri dari uang Rp2 juta untuk tukang. Tukang harus dibayar, paling bapaknya disuruh nyari,” ujarnya.

Progres minim, bahan terbatas, dan beban biaya yang justru ditanggung warga menjadi indikasi kuat bahwa program RTLH ini tidak berjalan sesuai prosedur.

Sidak Dinilai Tak Mengubah Keadaan, Dugaan Akal-Akalan Masih Berlangsung

Meski Baznas telah turun melakukan pemeriksaan lapangan, masyarakat menilai pelaksanaan program masih sarat kejanggalan. Dugaan akal-akalan atau permainan anggaran dianggap masih terjadi.

Padahal total anggaran program mencapai ratusan juta rupiah, tetapi kondisi di lapangan tidak mencerminkan penggunaan anggaran yang tepat.

Akibatnya, penerima manfaat justru terancam mendapat rumah setengah jadi yang tidak layak ditempati.

Warga Minta Pengawasan Pemerintah Diperketat

Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan menegaskan:

“Kalau pemerintah tidak turun langsung, warga terus yang dirugikan. Bantuan RTLH harus benar-benar tuntas, bukan dibiarkan setengah jalan.”

Masyarakat mendesak pemerintah daerah, inspektorat, dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan, mengevaluasi penggunaan anggaran, dan menindak tegas jika terbukti ada penyimpangan.

Program RTLH seharusnya membawa harapan baru, bukan meninggalkan beban baru bagi masyarakat yang membutuhkan.

(Tim)