SERANG, Kominfo.or.id – Keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Jawilan, Desa Jawilan, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang kembali menjadi sorotan. Sejumlah warga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Serang segera melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan pelayanan publik di fasilitas kesehatan tersebut berjalan sesuai standar, profesional, dan berpihak pada kepentingan pasien.
Sorotan tersebut muncul setelah keluarga seorang pasien anak menyampaikan keluhan terkait pelayanan yang diterima saat membawa anaknya berobat ke Puskesmas Jawilan dalam kondisi demam.
Menurut keterangan keluarga, dokter yang melakukan pemeriksaan menyarankan agar pasien dirujuk ke rumah sakit. Namun, keluarga mengaku diminta membuat surat pernyataan bermeterai apabila memilih pasien tetap mendapatkan perawatan di puskesmas.
Keluarga pasien mempertanyakan prosedur tersebut karena menilai kondisi anak saat itu masih dalam kategori keluhan umum berupa demam. Mereka juga menyampaikan bahwa pasien sempat mendapatkan perawatan, setelah pasien dikabarkan membaik dan kemudian di bawa pulang oleh pihak keluarga
Keluhan tersebut kemudian berkembang menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap Puskesmas Jawilan memberikan penjelasan terbuka mengenai standar pelayanan, prosedur penanganan pasien, serta dasar kebijakan yang diterapkan dalam kasus tersebut.
Aktivis Mahasiswa Minta Dinkes Tidak Tutup Mata
Menanggapi polemik tersebut, aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Rakyat (GEMPAR) mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Serang agar segera melakukan evaluasi terhadap pelayanan di Puskesmas Jawilan.
Ketua GEMPAR, M. Husen, menilai persoalan pelayanan kesehatan tidak boleh dianggap sebagai masalah kecil karena menyangkut hak dasar masyarakat.
"Pelayanan kesehatan adalah kebutuhan masyarakat yang menyangkut keselamatan dan kepercayaan publik. Ketika muncul keluhan, pemerintah daerah tidak boleh hanya diam. Harus ada evaluasi dan pemeriksaan agar persoalan ini terang benderang," ujar Husen.
Menurutnya, setiap fasilitas kesehatan pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang sesuai prosedur, komunikatif, dan memberikan rasa aman kepada pasien maupun keluarga.
"Kalau memang prosedur yang dilakukan sudah sesuai aturan, maka perlu dijelaskan kepada masyarakat. Namun jika ada kekurangan dalam pelayanan, harus segera diperbaiki. Jangan sampai keluhan masyarakat terus berulang dan kepercayaan publik menurun," tegasnya.
Husen juga meminta Dinas Kesehatan Kabupaten Serang melakukan pengecekan terhadap standar pelayanan, mekanisme rujukan, hingga kemungkinan adanya pungutan atau biaya pelayanan yang tidak sesuai ketentuan apabila ditemukan keluhan dari masyarakat.
Dinkes Diminta Pastikan Pelayanan Sesuai SOP
Masyarakat berharap Dinas Kesehatan Kabupaten Serang segera mengambil langkah konkret, bukan hanya menerima laporan secara administratif.
Evaluasi dianggap penting untuk memastikan seluruh tenaga kesehatan menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur (SOP), kode etik, serta ketentuan pelayanan kesehatan yang berlaku.
Sebab, fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas merupakan garda terdepan pelayanan masyarakat. Jika pelayanan di tingkat dasar menimbulkan keraguan, maka dapat berdampak terhadap tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Puskesmas Jawilan maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Serang belum memberikan keterangan resmi terkait keluhan tersebut.
Media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memperoleh informasi yang berimbang. Semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya hasil pemeriksaan atau penjelasan resmi dari instansi berwenang. (Tim)
Komentar0