DPUPR Kabupaten Serang Tinjau Lahan Pertanian Terdampak Abrasi di Bojong Pandan, Warga Harap Penanganan Segera Direalisasikan

 Tim DPUPR Turun Langsung Bersama Sekmat Tunjung Teja dan Kepala Desa, Pendataan Kerugian Petani Akan Dilaporkan kepada Bupati Serang

SERANG,kominfo.co.id — Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Serang melalui Bidang Sumber Daya Air turun langsung meninjau lokasi abrasi dan longsor yang menggerus lahan garapan pertanian warga di bantaran Sungai Ciujung, Kampung Jambu RT 017/RW 004, Desa Bojong Pandan, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten, Senin (19/10/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan oleh Elia, perwakilan Dinas Perkim Kabupaten Serang, didampingi Sekretaris Kecamatan (Sekmat) Tunjung Teja, Nahril Ulum beserta jajaran, serta Kepala Desa Bojong Pandan, Hulman, S.Pd.I, bersama staf desa.

Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi lahan pertanian yang terdampak abrasi, mengidentifikasi tingkat kerusakan, serta mendengarkan keluhan dan kerugian yang dialami para petani. Warga mengaitkan kejadian tersebut dengan dampak pelaksanaan tradisi Bedolan Bendung Gerak Pamarayan.

Akibat abrasi dan longsor, sebagian lahan garapan petani mengalami kerusakan. Kondisi ini turut mengancam tanaman yang selama ini menjadi sumber penghasilan warga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

DPUPR Lakukan Pendataan atas Arahan Bupati Serang

Dalam keterangannya di lokasi, Elia dari Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Serang menyampaikan bahwa pihaknya turun ke lapangan atas perintah langsung Bupati Serang untuk melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak abrasi.

Hasil pendataan tersebut selanjutnya akan dilaporkan kepada Bupati Serang sebagai bahan tindak lanjut penanganan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Menurut Elia, hasil pendataan di lapangan akan menjadi dasar untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWS C3) serta Dinas Lingkungan Hidup. Penanganan lebih lanjut juga tidak menutup kemungkinan diteruskan kepada kementerian terkait sesuai kewenangan masing-masing.

“Kami mendapat perintah langsung dari Bupati Serang untuk mendata warga yang terdampak abrasi dan melaporkan hasilnya kepada beliau. Dari hasil pendataan ini, nantinya akan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait. Kami memohon kepada warga agar bersabar sambil menunggu proses selanjutnya,” ujar Elia.

Petani Mengeluhkan Kerusakan Lahan dan Ancaman Kehilangan Penghasilan

Di tengah peninjauan tersebut, warga menyampaikan harapan agar pemerintah segera mengambil langkah nyata atas kerusakan lahan pertanian yang mereka alami.

Salah seorang warga terdampak, Sukemah, mengungkapkan bahwa lahan garapan pertanian merupakan salah satu sumber penghidupan utama keluarganya. Kerusakan akibat abrasi dan longsor membuat warga khawatir terhadap hasil panen dan keberlangsungan penghasilan mereka.

Sejumlah tanaman yang masih terlihat di lahan tersebut di antaranya kacang tanah, jagung, tomat, cabai, pohon pisang, serta berbagai tanaman sayuran lainnya. Namun, sebagian area pertanian dilaporkan telah mengalami kerusakan akibat tanah yang terkikis dan longsor.

Dengan nada sedih, Sukemah berharap pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kondisi para petani yang terdampak.

“Kami berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti. Lahan yang kami garap merupakan tumpuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami berharap kerugian yang kami alami mendapat perhatian dan ada solusi nyata dari pemerintah,” ungkap Sukemah.

Bagi warga, persoalan ini bukan sekadar kerusakan tanah, melainkan juga menyangkut keberlangsungan mata pencaharian dan kemampuan keluarga petani untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pemerintah Desa dan Kecamatan Dorong Percepatan Penanganan

Di tempat yang sama, Kepala Desa Bojong Pandan, Hulman, S.Pd.I, bersama Sekmat Tunjung Teja, Nahril Ulum, menyampaikan dukungan terhadap upaya pendataan dan peninjauan langsung yang dilakukan DPUPR Kabupaten Serang.

Keduanya berharap hasil pendataan dan pemeriksaan di lapangan tidak berhenti sebatas dokumentasi atau laporan administratif, tetapi segera ditindaklanjuti oleh pemerintah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Mereka juga mendorong adanya koordinasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, BBWS C3, serta instansi terkait di tingkat pusat agar persoalan abrasi dapat ditangani secara menyeluruh.

Selain penanganan terhadap kerugian warga, upaya mitigasi juga dinilai penting untuk mencegah abrasi dan longsor kembali terjadi, sehingga lahan pertanian maupun permukiman di sekitar bantaran Sungai Ciujung dapat terlindungi.

Warga Menanti Langkah Nyata Pemerintah

Peninjauan langsung DPUPR Kabupaten Serang menjadi langkah awal untuk mengetahui kondisi faktual di lapangan dan menghimpun data warga terdampak. Namun, masyarakat kini menantikan tindak lanjut yang jelas, baik terkait penanganan kerusakan lahan, kemungkinan bentuk bantuan sesuai ketentuan, maupun langkah teknis untuk mengurangi risiko abrasi berikutnya.

Warga berharap hasil pendataan segera diproses dan disampaikan kepada instansi yang berwenang agar penanganan tidak berlarut-larut.

Masyarakat juga berharap dilakukan kajian teknis terhadap kondisi bantaran Sungai Ciujung, termasuk penyebab dan tingkat kerusakan, sehingga langkah penanganan yang diambil benar-benar tepat sasaran dan mampu memberikan perlindungan bagi lahan pertanian warga.

Bagi para petani di Kampung Jambu, Desa Bojong Pandan, harapan mereka sederhana: lahan yang menjadi sumber penghidupan mendapat perhatian, kerugian yang dialami ditangani secara proporsional, dan kejadian serupa tidak kembali mengancam kehidupan mereka.

(Suganda/RS)