TUJUH HARI KERJA UNTUK KLARIFIKASI! SUKMA TUNGGU PENJELASAN REHABILITASI JEMBATAN CIPAYUNG GIRANG
MEGAMENDUNG, BOGOR — 21 November 2026. Penggunaan anggaran pembangunan desa kembali menjadi sorotan. Kali ini, Suara Keadilan Masyarakat (SUKMA) menyoroti kegiatan rehabilitasi jembatan di Kampung Cinangka RT 002 RW 002, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, dengan nilai anggaran mencapai Rp945.550.000.
Anggaran yang bersumber dari Bantuan Keuangan Akselerasi Pembangunan Perdesaan tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian serius, terutama menyangkut kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Berdasarkan keterangan pada papan informasi kegiatan, rehabilitasi jembatan tersebut memiliki volume panjang 13 meter dan lebar 3 meter. Anggaran dibagi dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebesar Rp502.250.000 dan tahap kedua Rp443.300.000, termasuk pajak dan HOK.
Dengan nilai anggaran hampir Rp1 miliar, SUKMA menilai keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban moral dan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.
SUKMA TEMUKAN SEJUMLAH ASPEK TEKNIS YANG PERLU DIJELASKAN
Berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan dokumentasi foto yang diperoleh, SUKMA mencatat sejumlah aspek pekerjaan yang memerlukan penjelasan teknis dari Pemerintah Desa Cipayung Girang beserta Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
Sorotan tersebut meliputi pekerjaan pembesian, ukuran dan susunan besi tulangan, dimensi konstruksi, mutu material, metode pengecoran, hingga kesesuaian hasil pekerjaan dengan gambar rencana dan spesifikasi teknis.
SUKMA menegaskan, persoalan ini tidak boleh dijawab hanya dengan pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai atau dilaksanakan sesuai prosedur. Harus ada dokumen teknis yang dapat diperiksa dan dijelaskan secara terbuka.
Sebab, kualitas konstruksi jembatan tidak cukup dinilai berdasarkan tampilan luar. Kekuatan struktur, mutu beton, spesifikasi besi, serta ketepatan pelaksanaan merupakan faktor penting yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat sebagai pengguna infrastruktur.
ANGGARAN BESAR, JANGAN SAMPAI PERTANGGUNGJAWABAN HANYA DI ATAS KERTAS
SUKMA mempertanyakan sejauh mana kesesuaian antara nilai anggaran Rp945.550.000 dengan volume dan spesifikasi pekerjaan yang dilaksanakan.
Untuk itu, SUKMA meminta pemerintah desa membuka dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), gambar teknis atau Detail Engineering Design (DED) apabila tersedia, spesifikasi material, rincian volume pekerjaan, serta laporan pelaksanaan kegiatan.
Menurut SUKMA, transparansi penggunaan anggaran publik harus dapat diuji melalui dokumen dan kondisi fisik di lapangan. Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui besarnya anggaran, tetapi tidak memperoleh penjelasan mengenai bagaimana anggaran tersebut direalisasikan.
SURAT KLARIFIKASI DILAYANGKAN, KADES DAN TPK DIBERI WAKTU 7 HARI KERJA
Sebagai tindak lanjut, SUKMA resmi melayangkan surat permohonan klarifikasi bernomor 10.0012/A/SUKMA/BOGOR/XI/2026 kepada Kepala Desa Cipayung Girang.
Dalam surat tersebut, SUKMA meminta Kepala Desa bersama TPK memberikan jawaban tertulis mengenai seluruh aspek teknis pekerjaan, mekanisme pengawasan, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan.
SUKMA memberikan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat diterima untuk menyampaikan jawaban dan klarifikasi resmi.
Dokumen dan jawaban tertulis dapat dikirimkan melalui email resmi SUKMA: sukma.or.id@gmail.com.
Apabila tidak terdapat tanggapan hingga batas waktu tersebut, SUKMA menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan dengan menyampaikan hasil pemantauan dan dokumentasi kepada instansi pemerintah serta aparat pengawas yang berwenang untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
SUKMA: JANGAN ANGGAP SEPELE FUNGSI KONTROL SOSIAL
SUKMA menegaskan bahwa pengawasan terhadap pembangunan desa merupakan bagian dari kepedulian masyarakat terhadap penggunaan uang negara.
Nilai anggaran yang besar harus diikuti kualitas pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Setiap tahapan pembangunan harus memiliki dasar perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan yang jelas.
Kepala desa dan TPK sebagai pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan diharapkan tidak menghindari ruang klarifikasi. Justru keterbukaan dalam menjawab pertanyaan publik akan menjadi bentuk tanggung jawab sekaligus upaya menjaga kepercayaan masyarakat.
SUKMA juga menegaskan bahwa catatan hasil pemantauan tersebut masih merupakan temuan awal dan bukan kesimpulan adanya penyimpangan atau pelanggaran hukum. Diperlukan klarifikasi, pemeriksaan dokumen, serta verifikasi teknis oleh pihak yang berkompeten untuk memastikan kondisi sebenarnya.
Pesan SUKMA tegas: anggaran pembangunan bukan uang pribadi, melainkan uang publik yang wajib dipertanggungjawabkan. Jangan hanya membangun fisiknya, tetapi pastikan kualitas, transparansi, dan akuntabilitasnya juga terbangun.
Catatan Redaksi: Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi seluas-luasnya kepada Kepala Desa Cipayung Girang, TPK, maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan, tanggapan, dan dokumen pendukung atas pemberitaan ini.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
Posting Komentar