Dede Royani Putra Tampung Aspirasi Kritis Insan Pendidikan Kramatwatu, Kesejahteraan Guru hingga Revitalisasi Sekolah Jadi Sorotan

Serang, kominfo.co.id - 

Persoalan kesejahteraan tenaga pendidik, efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga kondisi infrastruktur sekolah menjadi sorotan dalam forum silaturahmi dan penyampaian aspirasi insan pendidikan di Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Berbagai keluhan yang disampaikan secara terbuka mencerminkan masih adanya pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Forum tersebut berlangsung di SDN Harjatani, Rabu (29/10/2026), dalam rangka penyerahan simbolis Bantuan Pemerintah (Banpem) berupa alat dan buku tulis bagi sekolah dasar negeri dan swasta se-Kecamatan Kramatwatu. Kegiatan ini dihadiri Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten, H. Dede Royani Putra, S.E., M.Si., dari Fraksi PAN, serta diinisiasi oleh CEO PT Media Gurru Nusantara, Nahrul Ilmi, yang juga menjadi penyedia bantuan.

Dalam suasana dialog yang terbuka, perwakilan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan komite sekolah menyampaikan sejumlah persoalan mendasar yang dinilai membutuhkan tindak lanjut konkret. Meski Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang tidak hadir dalam kegiatan tersebut, aspirasi tetap disampaikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi para pemangku kebijakan pendidikan.

Salah satu aspirasi yang mengemuka disampaikan Kepala SDN Kramatwatu 3, Lusi Maraiwati. Ia menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama terkait kesesuaian menu dengan kebutuhan siswa dan potensi makanan yang tidak dikonsumsi.

Menurut Lusi, program yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi peserta didik perlu dievaluasi secara berkala agar pelaksanaannya benar-benar memberikan manfaat optimal.

Ia mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan mekanisme alternatif apabila ditemukan persoalan dalam distribusi maupun konsumsi makanan. Ia juga menyarankan agar frekuensi pemberian makanan dikaji kembali apabila pelaksanaannya belum efektif.

“Banyak makanan yang tidak dimakan siswa, sementara buahnya saja yang diambil. Kami berharap menu dan pelaksanaannya dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Jangan sampai program yang tujuannya baik justru tidak dimanfaatkan secara maksimal,” ungkap Lusi.

Aspirasi tersebut menjadi pengingat bahwa keberhasilan program pemenuhan gizi tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang dibagikan. Kualitas menu, keamanan pangan, kecukupan gizi, serta tingkat konsumsi siswa juga perlu menjadi bagian dari evaluasi.

Kesenjangan Tunjangan dan Honorarium Menjadi Keluhan

Persoalan kesejahteraan tenaga pendidikan turut menjadi pembahasan utama. Ketua PGRI Kecamatan Kramatwatu, Mugni, bersama Ketua K3S Kecamatan Kramatwatu, Dian Hendiana, menyampaikan perlunya perhatian lebih terhadap kesenjangan tunjangan kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan.

Mereka menilai bahwa tanggung jawab dan beban kerja di lingkungan pendidikan harus menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan kesejahteraan. Mereka juga meminta agar pemerintah mengevaluasi perbedaan tunjangan kepala sekolah dan tunjangan kinerja yang dinilai cukup jauh dibandingkan dengan tenaga pendidikan di tingkat provinsi.

Dalam forum tersebut, muncul pula keluhan mengenai tunjangan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang disebut hanya sebesar Rp150.000 per bulan bagi kategori yang disampaikan peserta. Mereka berharap kebijakan kesejahteraan dapat ditinjau secara proporsional dengan mempertimbangkan status kepegawaian, tanggung jawab, beban kerja, serta ketentuan yang berlaku.

Selain itu, peserta menyebut insentif guru PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah kabupaten sebesar Rp1.250.000 per bulan, dengan pembayaran yang menurut mereka terkadang terlambat hingga tanggal 20. Sementara itu, operator sekolah disebut menerima honorarium sekitar Rp1.000.000 per bulan.

Keluhan tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan layanan pendidikan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada dukungan kesejahteraan bagi seluruh unsur yang menjalankan pelayanan pendidikan setiap hari.

Para peserta berharap aspirasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan pertemuan, melainkan menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan kebijakan dan penganggaran sesuai kewenangan masing-masing pemerintah.

Bangunan Sekolah dan Legalitas Aset Perlu Mendapat Perhatian

Di bidang infrastruktur, Dian Hendiana mendorong agar program revitalisasi satuan pendidikan pada 2027 dapat menjangkau lebih banyak sekolah yang membutuhkan perbaikan mendesak.

Ia mencontohkan kondisi SDN Serdang 1 yang menurutnya memiliki dua ruang kelas mangkrak dan berpotensi membahayakan apabila tidak segera ditangani. Selain itu, SDN Lamongan juga disebut membutuhkan perhatian karena kondisi bangunannya dinilai tidak layak.

Menurutnya, pemenuhan sarana pendidikan yang aman dan memadai merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas pembelajaran. Kondisi bangunan yang tidak memenuhi kebutuhan dapat mengganggu kenyamanan siswa dan guru, bahkan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan apabila tidak segera diperiksa dan ditangani.

Dian juga meminta pemerintah membantu mempercepat proses penerbitan sertifikat tanah sekolah yang selama ini dinilai berbelit. Kejelasan status hukum aset pendidikan dianggap penting untuk memberikan kepastian kepemilikan, mendukung perencanaan pembangunan, serta mempermudah pelaksanaan program revitalisasi.

Ia berharap persoalan tersebut dapat dikoordinasikan lintas instansi agar sekolah-sekolah yang membutuhkan perbaikan tidak terus terkendala persoalan administrasi maupun keterbatasan anggaran.

Sementara itu, Ketua Komite Sekolah, Ustaz Hawazi, menyoroti hubungan antara komite sekolah dan pihak pengelola sekolah yang menurutnya perlu dibangun lebih harmonis.

Ia mengingatkan bahwa komite sekolah memiliki peran strategis sebagai mitra dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan, memperkuat komunikasi dengan masyarakat, serta mendorong transparansi dan partisipasi publik.

Hubungan yang sehat antara kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua murid dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif. Karena itu, komunikasi dan keterbukaan perlu diperkuat agar setiap persoalan dapat dibahas bersama dengan mengutamakan kepentingan peserta didik.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, H. Dede Royani Putra menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan para pelaku pendidikan akan dicatat dan dijadikan bahan pembahasan lebih lanjut.

Ia menegaskan pentingnya menjembatani persoalan di tingkat sekolah dengan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menanganinya. Menurutnya, dialog langsung dengan kepala sekolah, guru, dan komite merupakan salah satu cara untuk memahami kondisi faktual di lapangan.

“Insyaallah, seluruh usulan dari hasil silaturahmi dan diskusi ini akan kami tuangkan dalam notulen resmi. Selanjutnya, aspirasi tersebut akan kami sampaikan dalam rapat Komisi III DPRD Provinsi Banten dan koordinasikan dengan Bupati Serang, DPRD Kabupaten Serang, serta pihak terkait di tingkat pusat sesuai kewenangannya. Kami berharap persoalan yang disampaikan hari ini mendapatkan perhatian dan tindak lanjut,” ujar Dede.

Pernyataan tersebut menjadi komitmen awal untuk membawa aspirasi pendidikan ke ruang pembahasan yang lebih formal. Meski demikian, tindak lanjutnya tetap memerlukan koordinasi, verifikasi persoalan, serta dukungan kebijakan dan anggaran dari instansi yang berwenang.

Dengan demikian, keberhasilan forum ini tidak hanya ditentukan oleh banyaknya aspirasi yang tersampaikan, tetapi juga oleh sejauh mana setiap persoalan dapat ditelusuri, diprioritaskan, dan ditindaklanjuti secara terukur.

Kegiatan diakhiri dengan penyerahan simbolis bantuan alat dan buku tulis serta bingkisan dari Dede Royani Putra kepada perwakilan 10 siswa. Penyerahan tersebut turut diterima oleh perwakilan siswa dan Ketua Komite SDN Harjatani, Ustaz Hawazi.

Sebelum menutup acara, Dede menyampaikan dua pantun yang menekankan pentingnya sinergi antara insan pendidikan dan wakil rakyat dalam membangun masa depan generasi muda Banten.

Pagi-pagi keu Kramatwatu,Singgah sebentar membeli durian.Guru sekolah dan dewan bersatu,Demi anak Banten masa depan.

Burung pipit terbang ke kota,Singgah sebentar di dahan jati.Aspirasi sekolah kami bawa serta,Diperjuangkan dengan sepenuh hati.

Forum tersebut diharapkan menjadi ruang komunikasi yang berkelanjutan antara insan pendidikan dan para pengambil kebijakan. Sebab, peningkatan mutu pendidikan tidak cukup diwujudkan melalui bantuan seremonial maupun program yang tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi harus disertai pemerataan fasilitas, kesejahteraan tenaga pendidikan, tata kelola yang baik, dan evaluasi program secara berkala.

Pada akhirnya, aspirasi para kepala sekolah, guru, operator, dan komite sekolah perlu dijawab melalui langkah nyata. Pendidikan yang berkualitas membutuhkan kebijakan yang berpihak pada kebutuhan peserta didik sekaligus memberikan dukungan yang layak kepada seluruh pihak yang bekerja menjaga keberlangsungan proses belajar-mengajar.

(Kominfo Banten)